Terkait Kasus KPU, DPRD Lampung Utara Segera lakukan pertemuan dengan BPK-RI dan BPKP. Para legislator di Lampura,
Lampung Utara
Rp7 M Dana Hibah KPU Menyimpang, LP3K-RI Serahkan Kembali Berkas Pendukung ke Kejari
Rp7 M Dana Hibah KPU Menyimpang, LP3K-RI Serahkan Kembali Berkas Pendukung ke Kejari. Setelah tujuh hari membuat laporan
Pemkab Lampung Utara Lepas 47 Jemaah Haji Kloter 2 Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melepas keberangkatan jemaah haji Kloter 2 sebanyak 47 orang pada tahun 2025 dalam
Rp7 M Jadi Bancakan, LP3K-RI Desak BPK Lakukan Audit KPU Lampura
Rp7 M Jadi Bacakan, LP3K-RI Desak BPK Lakukan Audit KPU Lampura. KPU Lampung Utara disinyalir salah guna Dana Hibah Pilkada 2024
Ukur Kelayakan Duduki Jabatan, Pemkab Lampura Gelar Ukom Pejabat Eselon II
Puluhan pejabat di Lampung Utara ikuti Uji Kompetensi (Ukom) sebagai uji kapasitas dan kapabilitas bagi Pejabat Pimpinan
Peringati HUT IGKTI ke75, TP PKK Lampura Gelar Workshop & Pembuatan APE
Peringati HUT Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGKTI) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 75, TP PKK
LP3K-RI Lapor Kejari, Ketua KPU Lampung Utara “Tantang” Diperiksa
Ketua KPU Lampung Utara “Tantang” Diperiksa, LP3RI Lapor Kejari. Pernyataan itu disampaikan ketua KPU Lampung Utara,
Raih WTP Dari BPK-RI, Bupati Lampura Hamartoni : Cerminan Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
Pemerintah Kabupaten Lampura kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan daerah yang baik dengan berhasil meraih opini WTP
Salah Guna Dana Hibah Rp7M KPU Lampura, LP3K-RI Layangkan Laporan ke Kejari Kotabumi
Terkait Dana Hibah Rp7M KPU Lampura, LP3K-RI Layangkan Laporan ke Kejari Kotabumi. Dugaan polemik pergeseran anggaran
KPU Lampura Berkelit ke DPRD, Kabagkum : Harus Sesuai NPHD
KPU Lampura Berkelit ke DPRD, Kabagkum : Harus Sesuai NPHD. Terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan kegunaan
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.