WAYKANAN – Dugaan adanya setoran atau fee sebesar 15–20 persen dalam program bantuan Irigasi Perpompaan (IRPOM) berbasis sumur bor dari Kementerian Pertanian di Kabupaten Waykanan, Lampung, mendapat sorotan anggota DPRD Provinsi Lampung. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta turun tangan untuk memeriksa informasi tersebut, termasuk mengaudit penggunaan anggaran bantuan.
Sahdana, salah seorang anggota DPRD Lampung, menyayangkan jika dugaan pungutan tersebut benar terjadi. Terlebih, program yang seharusnya dikelola secara swakelola oleh kelompok tani (Koptan) justru diduga dikerjakan oleh perorangan, bahkan melibatkan oknum perangkat kampung.
Baca Juga :
Program Sumur Bor Persawahan Waykanan Jadi Bancakan, Diduga Ada Setoran 15–20 Persen ke Oknum Dinas
“Kalau informasi ini benar, sudah seharusnya BPK turun tangan, cek informasi ini. Audit penggunaan dananya. Karena peruntukannya sudah jelas, apalagi ini dana pusat,” kata Sahdana.
Menurutnya, dugaan setoran sebesar 15–20 persen tersebut tidak memiliki dasar dalam ketentuan program. Ia mengingatkan agar pelaksanaan bantuan tetap mengacu pada tujuan awal, yakni membantu kelompok tani meningkatkan produktivitas pertanian.
“Enggak ada itu seharusnya, ini program untuk kelompok, swakelola. Yang tanggung jawab ketua kelompok. Jangan sampai mereka enggak makan nangkanya, malah nanti kena getahnya. Jangan main-main, ini program untuk kesejahteraan petani sawah,” ujarnya.
Sebelumnya, GNM Group menghimpun informasi mengenai dugaan setoran dalam program pembuatan sumur bor bagi kelompok tani di sejumlah kecamatan di Waykanan. Dengan anggaran Rp155,7 juta per titik untuk kurang lebih 200 kelompok tani, program tersebut diduga disertai permintaan fee sebesar 15–20 persen kepada oknum di lingkungan Dinas Pertanian Waykanan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh GNM Group, program tersebut merupakan bantuan IRPOM berbasis sumur bor dari Kementerian Pertanian. Namun, pelaksanaannya diduga tidak seluruhnya dikelola langsung oleh kelompok tani. Bahkan, terdapat informasi bahwa di salah satu kampung pekerjaan justru dilakukan oleh oknum perangkat kampung, sementara kelompok tani hanya tercatat sebagai penerima bantuan.
Padahal, bantuan tersebut seharusnya dilaksanakan secara swakelola dan padat karya oleh kelompok tani agar manfaat anggaran dapat dirasakan langsung oleh petani setempat.
“Kalau yang dekat atau kenal baik dengan oknum dinas, dikenakan fee 15 persen, tapi bagi mereka yang tidak kenal dekat ada dugaan terkena fee 20 persen. Jika pakai jasa pihak ketiga atau orang yang mengatasnamakan kelompok, tentu orang itu akan cari untung besar. Jadi tinggal berapa lagi dananya,” kata salah seorang anggota kelompok tani yang meminta namanya tidak disebutkan.
Dalam program tersebut, anggaran Rp155,7 juta per titik dialokasikan untuk sejumlah komponen pekerjaan. Dana bantuan seharusnya ditransfer langsung ke rekening kelompok tani (Poktan/Koptan).
Komponen pekerjaan meliputi pengeboran atau pembuatan sumur, pembangunan bak penampung air permukaan, pengadaan mesin pompa air beserta kelengkapan operasionalnya, pemasangan rumah pompa sebagai bangunan pelindung mesin, serta pemasangan jaringan pipa irigasi (pipanisasi) dari sumur menuju area persawahan atau lahan kelompok tani.
Karena bantuan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani, penggunaan seluruh anggaran tersebut wajib dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ) kelompok, dengan pendampingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat.
