Bandar Lampung – Uang Rp100 miliar dititipkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di Provinsi Lampung. Dana tersebut disetorkan perusahaan berinisial PT P melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada 10 Februari 2026.
Penyidikan kasus ini baru berjalan sekitar satu bulan sejak Surat Perintah Penyidikan diterbitkan pada 5 Januari 2026. Pihak kejaksaan menegaskan penitipan uang tersebut merupakan bentuk itikad baik, namun tidak menghapus unsur pidana maupun menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam perkara ini, PT P diduga memanfaatkan kawasan hutan untuk perkebunan di areal milik perusahaan lain berinisial PT I. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa 59 saksi yang terdiri dari unsur perusahaan, pemerintah daerah dan provinsi, serta kelompok tani.
Selain itu, tiga orang ahli juga telah dimintai keterangan. Jumlah saksi dan ahli masih dimungkinkan bertambah sesuai kebutuhan pembuktian.
Penyidik turut melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Lampung, serta di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat guna mengumpulkan alat bukti tambahan.
Terkait kerugian negara, perhitungan masih dalam proses dan sedang dimintakan kepada ahli. Uang Rp100 miliar yang dititipkan tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap.
Kejaksaan menegaskan komitmen untuk menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
https://frankspizzapalace.com/menu













