Plafon Kantor Dinas Rusak, Bupati Janjikan Perbaikan

Plafon Kantor Dinas Rusak, Bupati Janjikan Perbaikan

KOTABUMI – Kerusakan sejumlah fasilitas perkantoran Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Utara menjadi perhatian Bupati Lampura. Kondisi plafon yang berlubang, rusak, bahkan hilang di beberapa bagian gedung itu disebut akan masuk dalam perencanaan perbaikan tahun 2027.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kerusakan terlihat di sejumlah ruangan, termasuk salah satu ruang penyuluhan. Material plafon tampak berlubang dan mulai mengalami kerusakan. Sementara di gedung lainnya, plafon sudah tidak terlihat sehingga rangka atap terbuka.

Kondisi tersebut memperlihatkan sarana dan prasarana perkantoran yang membutuhkan perhatian, terutama untuk menunjang kenyamanan dan keamanan pegawai dalam menjalankan aktivitas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, mengaku telah mengecek langsung kondisi bangunan tersebut.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (13/11/2026), usai kegiatan penyerahan bantuan traktor kepada kelompok tani di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Hamartoni menyatakan bahwa perbaikan akan dipertimbangkan dalam perencanaan tahun mendatang.

“Terkait kondisi kantor ini, sudah saya cek secara langsung. Nantinya, akan kita masukkan dalam perencanaan tahun 2027 ini, itupun kita lihat juga dari keuangan dan kemampuan kabupaten kita,” ujar Hamartoni.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi bangunan telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski demikian, realisasi perbaikan masih harus melalui proses perencanaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kerusakan fasilitas perkantoran bukan sekadar persoalan tampilan bangunan. Kelayakan gedung juga berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan pegawai serta kelancaran aktivitas pelayanan publik.

Karena itu, masyarakat berharap rencana pembenahan tersebut dapat ditindaklanjuti secara konkret. Pemerintah daerah juga diharapkan melakukan pemeriksaan teknis untuk memastikan tingkat kerusakan dan kebutuhan perbaikan, sehingga penanganannya dapat disesuaikan dengan urgensi kondisi bangunan.

Fasilitas pemerintahan yang layak merupakan salah satu penunjang penting dalam menjalankan pelayanan publik. Jangan sampai kerusakan yang sudah terlihat terus berlarut tanpa kepastian tindak lanjut.

Advertisements

Tinggalkan Balasan