Laporan : Andi Sunarya
Gentamerah.com || Jakarta – Untuk Penguatan kolaborasi dan
sinergitas lembaga Penanggulangan Bencana (PB), mulai dari level pusat hingga
ke daerah, Penjabat (Pj) Bupati Mesuji menghadiri
Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (RAKORNAS PB) Tahun 2023,
Kamis (02/03/2023).
Pj Bupati Mesuji, Drs Sulpakar.MM, hadir Bersama Kapolres
Mesuji, AKBP Yuli Haryudo.SE., didampingi Kepala BPBD Mesuji, Sunardi
Nyerupa.SE.
Selain Rakornas PB, pada kesempatan itu juga diadakan
Pameran Industri Kebencanaan tingkat Asia dan Global Forum for Sustainable
Resilience (GFSR) dengan tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam
Menghadapi Bencana”. Bertempat di Arena Jakarta International Expo Kemayoran
Hall B1 dan B2.
Sulpakar menjelaskan, penyelenggaraan Rakornas PB Tahun 2023
adalah sebagai sarana koordinasi antara pihak BNPB dan BPBD beserta stakeholder
terkait baik pusat maupun daerah dalam
penanggulangan bencana.
“Tujuan penyelenggaraan Rakornas PB tahun 2023 adalah untuk
Penguatan kolaborasi dan sinergitas lembaga PB, mulai dari level pusat hingga
ke daerah. Disamping itu juga Identifikasi hambatan, tantangan, dan evaluasi
capaian program PB di Daerah hingga tahun 2023,”Jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung itu juga menyebut
tujuan lainnya adalah Internalisasi dan penyelarasan rencana program PB
Nasional-Provinsi-Kabupaten/ Kota dan antar daerah tahun 2023 dan 2024.
Termasuk penyusunan rumusan rencana aksi BNPB-BPBD untuk tahun 2023 dan 2024,
sinkronisasi rencana aksi penyusunan Teknokratis RPJMD 2025-2029 terkait
kebencanaan di daerah.
Sementara itu Presiden RI, Ir. Joko Widodo, di hadapan Para
Kepala Daerah, Kapolda, Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Kapolres Se-
Indonesia ini meminta agar Kepala Daerah dapat melakukan Identifikasi potensi
Bencana, menyiapkan pendanaan dan memasukan resiko bencana dalam rencana
Pembangunan dan Investasi jangka panjang.
“Pentingnya penanggulanan bencana terutama di daerah. Untuk
itu, pemerintah harus tanggap terhadap segala potensi bencana di daerahnya. dan
yang terpenting adalah penyiapan pada tahap Pra bencana, untuk langkah
antisipasi harus diprioritaskan untuk meminimalisir korban bencana,” ucap
Presiden Jokowi.
Jokowi menekankan agar Pemda membuat sistem terhadap
Peringatan dini kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, dibuat
skenarionya lalu disosialisasikan. Menurutnya, Pemda harus punya sistem tanggap
bencana mulai dari Peringatan Dini bencana, lalu buat skenario tanggap bencana
guna meminimalisir korban saat terjadi bencana .
“Misal yang terdampak gempa bumi, apa yang harus dilakukan
ketika terjadi gempa bumi, larinya ke arah mana, masyarakat harus di edukasi
secara detail dan di ajarkan agar meminimalisir korban, sederhanakan aturan dan
gunakan tepat sasaran dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana. Jangan
sampai sudah kehilangan keluarga, hilang mata pencarian tapi masih susah dapat
bantuan,”tegasnya.
Menurut Kepala Pusat BNPB Pada tahun 2020-2023 Indonesia
dihadapkan pada tantangan penanggulangan bencana yang tidak hanya diakibatkan
oleh faktor bahaya dari alam, tetapi juga bencana yang disebabkan oleh faktor
non-alam yakni pandemi COVID-19.
Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang
tahun 2021 terdapat 2008 kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi oleh
bencana hidrometeorologi. Keseluruhan bencana tersebut telah mengakibatkan 769
jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 583.688 jiwa mengungsi.
Selain itu bencana tersebut juga telah berdampak pada
145.091 rumah, 1.402 fasilitas pendidikan, 356 fasilitas kesehatan, dan 1.251
fasilitas peribadatan rusak akibat bencana yang terjadi. Provinsi Jawa Barat
menjadi provinsi paling banyak terjadi bencana dengan jumlah 533 kali kejadian
yang disusul oleh Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh.
Hadir dalam Rakornas PB yang mengambil tema Penguatan
resilieansi berkelanjutan dalam memghadapi bencana, tersebut antara lain,
Kepala BNPB Letnan Jendral (TNI) Suharyanto, Kapolri Jendral (Pol) Listiyo
Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana (TNI ) Yudho Margono, Menteri Koordinator
Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan
Gubernur, Bupati, Kapolda, Panglima Daerah Militer(Pangdam), Dandim dan Kapolres
se- Indonesia, Ormas dan para awak media.
Editor : Nara Sukarna
