gentamerah.com|Waykanan- Kendati tidak menjadi prioritas dan tidak masuk dalam aturan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, sebanyak 123 Kepala Kampung yang ada di Waykanan, Lampung, nekat melakukan study banding yang dikemas bimbingan teknik ke Jogjakarta.
Perjalanan para pejabat nomor satu di kampung tersebut diduga menghabiskan dana hingga milyaran rupiah. Pelaksanaan bimtek yang diduga kangkangi aturan itu dibenarkan salah seorang kepala kampung. “ya benar, kawan- kawan pada pada ikut Bimtek ke Jogja, tapi kalau saya tidak ikut. Pertama, anggaranya tidak ada, menurut saya masih lebih penting anggarannya digunakan untuk kepentingan kampung,” ujar salah seorang kepala kampung yang namanya enggan disebutkan, Kamis (26/07/2018).
Menurutnya, anjuran Bimtek tersebut datang dari pengurus Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Waykanan. “Sebelumnya kami memang diberi surat edaran dari Apdesi, mengajak berangkat ke Jogja untuk bintek dengan anggaran berdasarkan kesepakatan Rp11 juta per Kakam. Tapi saya tolak, karna selain anggarannya memang tidak ada, juga banyak yang lebih penting lagi dari pada itu ,” ujarnya.
Jika dana yang ditarik dari para kepala kampung mencapai Rp11 juta kemudian di jumlah dengan 128 kepala kampung yang ada, maka mencapai Rp 1,408 milyar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Waykanan, Ixuan Ahmadi membenarkan bimtek para kakam tersebut. “Sebetulnya bimtek ini hukumnya wajib, tujuannya supaya kakam menjadi pintar, dan itu ada aturannya. Ada empat program prioritas, salah satunya untuk meningkat sumber daya aparatur kampung, nah dasar itulah maka kedepan, saya berharap kakam yang belum mengikuti agar bisa ikut ,”uajrnya, via telpon genggamnya, Kamis (26/07/2018).
Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Waykanan, Hevan Suwita menepis bersanya anggaran tersebut. Namun, dengan jelas diungkapkannya bahwa dana tersebut diambil dari Dana Desa (DD).
“Keberangkatan kakam ini, sepenuhnya menggunakan dana desa, tujuan keberangkatan ini, supaya aparatur kampung kita menjadi lebih cerdas, karna tidak semuanya kakam itu pintar. Mengenai biaya, awalnya kita ajukan Rp11 juta sekian, per kepala kampung, namun realisasinya, per kakam hanya mengupulkan Rp6,5 juta,” ujar dia.
Menurut Hevan, dari dana yang ada tersebut diyakini masih ada sisa. “Pasti masih ada sisalah dana itu, dan kita tidak memaksa siapa kepala kampung yang mau menganggarkan,kalaupun tidak, ya tidak apa- apa, karna tiap kampung itu pasti berbeda- beda kepentingan,” pungkasnya.
Penulis : A.Kuntar
Editor : Yana
Editor : Yana
