Lampung Utara – Bau tak sedap mulai menyeruak dari tubuh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Lampung Utara. Ribuan ASN resah, iuran yang tiap bulan dipotong dari gaji diduga tak jelas rimbanya.
Keresahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung Utara kini semakin menjadi-jadi. Dana iuran Korpri, yang setiap bulan dipotong otomatis dari gaji, disebut-sebut tak jelas ke mana arahnya.
Seorang PNS di lingkungan Pemkab Lampura bahkan menyindir keras, bahwa Korpri di daerah itu kini ibarat “ompong tak bergigi”. Kritik itu muncul setelah hebohnya kasus hukum yang menjerat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ryacudu beberapa waktu lalu. Mirisnya, tak ada pendampingan hukum yang diberikan organisasi ASN itu, padahal ia juga anggota Korpri.
“ASN dilepas begitu saja, nggak ada bantuan hukum sama sekali. Padahal tiap bulan gaji kami dipotong untuk iuran Korpri, sampai pensiun pun tetap ada,” ujar salah satu ASN, Jumat (01/08/2025).
ASN lain, yang kini menjabat di salah satu kecamatan, juga mengaku heran. “Setiap bulan ada potongan, tapi nggak tahu larinya ke mana. Sama kayak dulu koperasi Serai Serumpun, nggak jelas nasibnya,” katanya.
Kebingungan makin terasa setelah sistem slip gaji manual dihapus sejak sekitar 2021. Para ASN mengaku tidak lagi bisa melihat potongan resmi secara detail. “Kalau dulu jelas, misalnya gaji Rp3 juta, dipotong Rp5 ribu, ada tulisannya di slip. Sekarang online, masuk rekening langsung, jadi nggak tahu pasti berapa potongan Korpri,” ujar seorang pejabat Pemkab.
Saat ditelusuri, nama bendahara Korpri Lampung Utara disebut-sebut Mei. Namun, ketika dihubungi, ia enggan menjawab detail. “Aduh, nanyanya nggak pas. Lagi malam ini,” ucapnya singkat sebelum menutup sambungan telepon.
Data dari BKPSDM Lampung Utara mencatat, jumlah ASN dan P3K di kabupaten ini mencapai 7.353 orang, yang semuanya otomatis menjadi anggota Korpri. Dengan jumlah sebanyak itu, iuran yang terkumpul setiap bulan diduga mencapai ratusan juta rupiah.
