KOTABUMI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara telah memeriksa sekitar 80 saksi dalam penyidikan dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada 2024 yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara dengan nilai sekitar Rp40 miliar.
Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara, Ready Mart Handri Royani, saat menanggapi tuntutan massa Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) dalam aksi unjuk rasa di depan kantor kejaksaan, Kamis (12/11/2026).
“Penyidikan kasus ini masih terus berproses,” kata Ready Mart kepada wartawan.
Ia menjelaskan, sejak penanganan perkara dimulai hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sekitar 80 saksi. Pemanggilan terhadap sejumlah saksi juga masih terus dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah tersebut.
Keterangan para saksi dibutuhkan untuk mengungkap secara menyeluruh penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Utara itu.
Sementara itu, aksi Pospera menjadi salah satu bentuk desakan masyarakat agar kejaksaan memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah menjadi perhatian publik tersebut.
Pemeriksaan terhadap puluhan saksi menjadi bagian dari proses penyidikan yang kini tengah berjalan. Masyarakat pun menanti perkembangan lebih lanjut, termasuk apakah hasil pendalaman keterangan saksi dan alat bukti akan mengarah pada penetapan tersangka.
Pertanyaan yang kemudian mengemuka, apakah penyidikan perkara dana hibah sekitar Rp40 miliar ini akan bermuara pada penetapan tersangka sebelum penghujung 2026?
Penetapan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyidikan, kecukupan alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, masyarakat berharap penanganan perkara tersebut berjalan transparan hingga memberikan kepastian hukum.
