gentamerah.com | Mesuji— Berkaitan dengan pengintegrasian e-planning dan e-budgeting, Komisi II DPRD Kabupaten Mesuji Lampung, melakukan kunjungan kerja ke Komisi II DPRD DKI Jakarta. Sistem tersebut akan diterapkan di Kabupaten Mesuji, untuk penyusunan anggaran, supaya bisa lebih baik, sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mesuji, Supriyanto SE mengatakan, bahwa proses perencanaan dan penganggaran di Mesuji, saat ini belum melakukan penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (Simrenda) dan Sistem Keuangan (Siskeu). Namun, sistem aplikasi tersebut kedepan perlu dilakukan, agar proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Dengan adanya integrasi ini, maka tidak ada lagi double entry. Kita bisa menggunakan single login dan single entry, data yang sudah ada di Simrenda, seperti kode instansi, kode program, kode kegiatan, kegiatan, anggaran, lokasi, output, outcome, tidak perlu diinput ulang ke Siskeu, tentunya ini memudahkan operator dalam menginput data,” jelasnya.
Meski integrasi e-planning dan e-budgeting itu telah berjalan dibeberpa daerah dan provinsi seperti halnya di Dki Jakarta, tetapi proses integrasi masih akan terus dikembangkan.
Dalam kunjungan tersebut, Supriyanto bersama anggota komisi II lainnya, mengaku mendapat ilmu serta pengalaaman berharga, tentang bagaimana Pemerintah Daerah sudah selayaknya meninggalkan hal-hal konvensional, apalagi terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran.
“Sistem e-planing dan e-budgeting memberi kemudahan, sebab kalau masih diketik secara manual, bisa membutuhkan waktu sebulan, dua bulan. Dengan integrasi ini, ada kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan oleh para pelaksana perencana fisik maupun keuangan,” imbuhnya.
Menurutnya, penerapan e-pleaning dan e-budgeting, bertujuan tercapainya proses perencanaan dan penganggaran yang tak hanya efektif, efisien, tetapi juga akuntabel. “Saya sangat berharap, Mesuji bisa mulai menerapkan ini. Sebab, integrasi penganggaran dan perencanaan ini bisa berjalan lebih baik. KPK sudah mulai melihat Pemerintah Daerah dari proses perencanaannya, dengan begitu kita punya kewajiban membuat perencanaan yang transparan dan akuntabel,”tutupnya
Penulis : Andi Sunarya
Editor : Yana
Editor : Yana
