Laporan : Dekt Aktawinandar
Gentamerah.com || Metro – Banyak janji program yang tidak
direalisasikan pasangan Walikota-wakil Walikota Metro, Wahdi Siradjuddin dan
Wakil Wali Kota Metro Qomaru Zaman, DPRD setempat beri catatan khusus, terkait
100 hari kerja pasangan pemimpin kota Metro tersbut.
“Pemerintah Kota Metro tidak melaksanakan program nikah
gratis atau terealisasi nol, yang direalisasikan bukan apa yang dijanjikan
seperti fasilitas nikah. Di balai nikah KUA itu memang gratis, snack gratis,
nasi bungkus gratis, foto dan piagam gratis,” kata Amrulloh Sekretaris Komisi I
DPRD Kota Metro, Amrulloh, Selasa (12/4/2022).
Amrulloh mengungkapkan, dari seribu orang, target program
santunan kematian, merupakan suatu hal yang mengada-ada dalam realisasi 100
hari kerja.
“Ditambah persyaratan serta birokrasi rumit dan kompleks.
Terealisasi bahkan sampai dengan 300 hari kerja hanya puluhan saja. Kemudian
santunan untuk rumah yatim piatu dari pemerintah daerah diberikan dengan
besaran bantuan yang tidak seragam. Seperti janji Rp10 juta namun ada yang
mendapat Rp5 juta, bahkan hanya Rp2 juta, serta program ini pun memang telah
ada beserta anggarannya, hanya mengganti judul program saja,” ucapnya
Selain itu, bantuan untuk lansia
tidak terealisasi sesuai target 100 hari kerja wali kota. Tak hanya itu,
Amrulloh juga menuding program Wahdi-Qomaru tidak berjalan dengan baik, di mana
sembilan program unggulan pasangan Wahdi-Qomaru yang dijanjikan saat kampanye
hingga kini belum juga terealisasi.
Bantuan sosial untuk 1.500 lansia
hanya terealisasi 1.425 lansia dan terealisasi setelah 300 hari kerja. Kemudian
sembilan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro juga tidak dapat
diimplementasikan dengan baik. Selain itu, gratis iuran BPJS Kelas 3 dengan
pelayanan yang berkualitas, belum terealisasikan. Siaga kesehatan warga melalui
call center dan mobil ambulans jenazah gratis, belum terealisasikan. Terakhir
kartu sembako murah, belum juga terealisasikan,” ungkapnya.
Janji lain yang belum terealisasi, imbuh Amrulloh, yakni
pemberian beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa, guru dan dosen serta pemberian
tunjangan kinerja guru. Lalu rembuk warga antar-umat beragama dan revitalisasi
aktivitas milenial serta penyelenggaraan even budaya secara rutin.
Program peningkatan pemberian tunjangan insentif bagi
pamong, linmas, kaum duafa, pengurus rumah ibadah, penggali kubur, dan kader
kesehatan, direalisasikan Rp100 ribu selama 3 bulan dari yang diusulkan
eksekutif sebesar Rp50 ribu dan didukung oleh DPRD untuk ditambah Rp50 ribu,
hanya untuk RT dan RW.
Kemudian program seluruh jalan mulus, kelurahan terang dan
bebas banjir juga belum terealisasi. Hal ini bisa dilihat dari penanganan
banjir di tingkatan kelurahan sekitar Taman Edukasi Kota Metro di Jalan Gunung
Lawu belum mampu dituntaskan.
Amrulloh juga memberi catatan tidak adanya kemauan untuk
membayar hutang janji kampanye khususnya jalan provinsi melalui mekanisme
penganggaran dalam anggaran hibah. Bahkan dijadikan sebagai alasan tidak
seperti janji, belum ada penambahan lampu jalan dari jumlah yang memang sudah
ada sebanyak 4.209 titik.
Kader Partai Demokrat itu menyebut program-program Wali Kota
Metro tersebut tidak didukung oleh political will atau keinginan dari
pemerintah daerah berupa peningkatan jumlah anggaran yang rasional untuk
menyukseskannya.
Sehingga hanya sekadar lips service perubahan redaksional
dari program terdahulu yang memang sudah ada.
“Dalam mengambil langkah strategis untuk melaksanakan urusan
pemerintahan, pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dengan DPRD, karena
sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dinyatakan DPRD bersama kepala
daerah menjalankan pemerintahan bersama,” tandasnya.
