MESUJI — Dugaan masalah pajak dan keuangan dana desa mencuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Pemerintah Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Kamis (17/7/2025). Sejumlah instansi turun tangan, memantau dan mengawal persoalan yang dianggap rawan pelanggaran.
Rakor yang dipusatkan di Balai Desa Sidomulyo itu dihadiri unsur pimpinan kecamatan (Uspika), Kepala Dinas PMD Anwar Pamuji, Kepala Bapenda Komang Sutiaka, Kepala Kesbangpol Taufik Widodo, Inspektorat, Bappelitbangda, hingga seluruh kepala desa dan perangkat se-Kecamatan Mesuji.
Camat Mesuji, Feri Antoni, secara terbuka mengungkapkan bahwa Rakor ini bukan hanya sekadar rapat rutin, tapi untuk membedah berbagai persoalan penting, terutama terkait pengelolaan keuangan dana desa dan potensi pelanggaran pajak.
“Yang dibahas mulai dari program dana desa, laporan administrasi keuangan, sampai urusan pajak seperti PBB dan PPN/PPH,” tegasnya.
Pantauan wartawan di lokasi, usai pembukaan acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dari sejumlah instansi. Tak sedikit peserta terlihat mencatat serius, terutama saat Inspektorat dan Bapenda mengulas soal potensi penyimpangan anggaran dan kewajiban perpajakan yang kerap diabaikan.
Rakor ini dinilai penting untuk mengantisipasi penyelewengan dana dan memperkuat pengawasan di tingkat desa. Diharapkan, hasil koordinasi ini bisa mencegah masalah hukum yang bisa menjerat oknum-oknum tak bertanggung jawab di kemudian hari.
