BANDARLAMPUNG — Dewan Pimpinan Daerah Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara-JP) Lampung mendesak Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan klarifikasi terkait tudingan yang mengaitkan dirinya dengan mencuatnya isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Bara-JP Lampung menilai, apabila tudingan tersebut tidak benar, Dasco semestinya memberikan penjelasan secara terbuka atau menempuh langkah hukum untuk memastikan persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Bendahara DPD Bara-JP Lampung, Edo Hamestra, mengatakan tudingan yang beredar bukan persoalan ringan sehingga membutuhkan penjelasan dari pihak yang disebut.
Menurut Edo, klarifikasi menjadi penting agar publik tidak terus disuguhi informasi yang belum terverifikasi mengenai dugaan keterlibatan Dasco dalam polemik tersebut.
“Seperti dikatakan Simon Hasiholan Sianipar di podcast CumiCumi, bahwa dari pengakuan Refly Harun, dia sempat menghubungi Dasco dan mengatakan bahwa jika Rismon CS tidak jadi ditahan maka jangan melakukan konferensi pers,” kata Edo.
Pernyataan tersebut, kata Faizal, menjadi salah satu hal yang menurut Bara-JP perlu mendapatkan penjelasan langsung dari Dasco.
Dalam podcast yang dirujuk tersebut, menurut Edo, Rismon juga menyampaikan bahwa pernyataan Refly Harun bukan hanya didengar oleh dirinya, tetapi juga diketahui oleh sejumlah pengacara lainnya.
Namun demikian, pernyataan tersebut merupakan klaim yang disampaikan dalam podcast dan belum dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan Dasco dalam perkara maupun polemik yang sedang berlangsung.
“Jika ini hanya diam, bisa jadi masyarakat menduga-duga memang benar Dasco di balik itu semua. Makanya kita masih menunggu pergerakan Dasco sebagai wakil rakyat dari Gerindra. Sayang sekali jika pernyataan Simon itu benar,” ujar Edo.
Bara-JP Lampung menilai, polemik tersebut sebaiknya tidak dibiarkan berkembang tanpa penjelasan dari pihak-pihak yang namanya disebut.
Edo mengatakan, apabila tudingan yang beredar memang tidak benar, klarifikasi maupun langkah hukum dapat menjadi cara untuk memberikan kepastian kepada publik sekaligus menghentikan spekulasi.
“Kalau memang tidak benar, seharusnya ada klarifikasi. Bahkan kalau dianggap merugikan atau merupakan tuduhan yang tidak berdasar, bisa ditempuh langkah hukum,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut juga pernah disinggung oleh pemilik akun media sosial Dije Anak Jendral. Menurutnya, pernyataan tersebut turut menjadi bagian dari informasi yang berkembang di ruang publik terkait polemik tersebut.
“Kita ini bukan mau membuat suasana keruh, tetapi supaya lebih terang siapa saja yang terlibat dalam masalah dugaan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi kita mendorong penegak hukum juga bisa menelusuri permasalahan ini,” kata Edo.
Ia menegaskan, Bara-JP Lampung mendorong agar setiap informasi yang muncul terkait polemik tersebut dapat diverifikasi melalui proses yang sesuai, bukan sekadar berkembang sebagai tudingan di media sosial maupun podcast.
Menurutnya, jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, pihak yang memiliki kewenangan dapat melakukan penelusuran berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, tudingan terhadap Dasco tersebut telah mendapat bantahan dari pihak lain. Dalam pemberitaan pada Rabu (16/9/2026), Ketua Umum Relawan All Cipayung Nusantara, David Pajung, menyebut tudingan terhadap Dasco tidak memiliki dasar bukti dan fakta yang kuat. Ia menilai tudingan tersebut bertumpu pada pernyataan Refly Harun yang disebut bersumber dari pernyataan pihak lain.
Dengan adanya bantahan tersebut, polemik mengenai dugaan keterkaitan Dasco dengan isu ijazah Jokowi masih menjadi perdebatan di ruang publik.
Karena itu, Bara-JP Lampung meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada saling klaim. Mereka mendorong adanya penjelasan yang dapat diuji serta, apabila diperlukan, penelusuran oleh pihak berwenang berdasarkan bukti yang tersedia.
Bagi Bara-JP Lampung, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat membedakan antara fakta, kesaksian, pernyataan narasumber dan tudingan yang belum terbukti.
Hingga berita ini ditulis, tudingan yang disampaikan Bara-JP Lampung tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa Dasco terlibat dalam polemik dugaan ijazah Jokowi.
Konfirmasi dari Dasco terkait tudingan yang disampaikan Bara-JP Lampung juga penting untuk melengkapi informasi dan memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang disebut.
