ADVERTORIAL– gentamerah.com | Mesuji—
Terkait peran DPRD didalam penyusunan anggaran dengan sistem e- planing dan e-
budgeting, seluruh pimpinan beserta anggota Komisi I, II,dan III DPRD Kabupaten
Mesuji Lampung, melakukan kunjungan
kerja ke DPRD provinsi DKI Jakarta, Selasa (26/2/2019). Hal itu Selain itu,
para wakil rakyat tersebut juga membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Agraria,
Perizinan, dan Pengelolaan Aset Daerah.
Terkait peran DPRD didalam penyusunan anggaran dengan sistem e- planing dan e-
budgeting, seluruh pimpinan beserta anggota Komisi I, II,dan III DPRD Kabupaten
Mesuji Lampung, melakukan kunjungan
kerja ke DPRD provinsi DKI Jakarta, Selasa (26/2/2019). Hal itu Selain itu,
para wakil rakyat tersebut juga membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Agraria,
Perizinan, dan Pengelolaan Aset Daerah.
Kunjungan itu bertujuan agar kedepan dapat diterapkan di Kabupaten Mesuji,
dalam penyusunan anggaran, agar dapat lebih baik. Sehingga pembangunan yang
dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat. Disamping itu,
masalah penyelesaian konflik agraria, perizinan dan pengelolaan aset daerah
juga penting untuk menjadi perhatian bersama antara pihak pemerintah daerah dan
DPRD.
dalam penyusunan anggaran, agar dapat lebih baik. Sehingga pembangunan yang
dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat. Disamping itu,
masalah penyelesaian konflik agraria, perizinan dan pengelolaan aset daerah
juga penting untuk menjadi perhatian bersama antara pihak pemerintah daerah dan
DPRD.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mesuji, Supriyanto SE mengatakan, kunjungannya ke Komisi
II DPRD DKI Jakarta, guna menyerap tentang pengintegrasian e-planning dan
e-budgeting. Langkah pengintegrasian itu berangkat dari kebutuhan Kabupaten
Mesuji, dalam proses perencanaan dan penganggaran yang nantinya bisa diterapkan
di setiap SKPD.
II DPRD DKI Jakarta, guna menyerap tentang pengintegrasian e-planning dan
e-budgeting. Langkah pengintegrasian itu berangkat dari kebutuhan Kabupaten
Mesuji, dalam proses perencanaan dan penganggaran yang nantinya bisa diterapkan
di setiap SKPD.
Supriyanto menjelaskan, untuk proses perencanaan dan penganggaran di
Mesuji, saat ini belum dimulai dengan
penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (Simrenda) dan
Sistem Keuangan (Siskeu). Namun, sistem aplikasi tersebut perlu dilakukan, agar proses perencanaan dan penganggaran dapat
berjalan lebih efektif dan efisien.
Mesuji, saat ini belum dimulai dengan
penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (Simrenda) dan
Sistem Keuangan (Siskeu). Namun, sistem aplikasi tersebut perlu dilakukan, agar proses perencanaan dan penganggaran dapat
berjalan lebih efektif dan efisien.
“Dengan adanya integrasi ini, maka
tidak ada lagi double entry, kita bisa menggunakan single login dan single
entry, data yang sudah ada di Simrenda, seperti kode instansi, kode program,
kode kegiatan, kegiatan, anggaran, lokasi, output, outcome, tidak perlu diinput
ulang ke Siskeu, tentunya ini memudahkan operator dalam menginput data,”
jelasnya.
tidak ada lagi double entry, kita bisa menggunakan single login dan single
entry, data yang sudah ada di Simrenda, seperti kode instansi, kode program,
kode kegiatan, kegiatan, anggaran, lokasi, output, outcome, tidak perlu diinput
ulang ke Siskeu, tentunya ini memudahkan operator dalam menginput data,”
jelasnya.
Meski integrasi e-planning dan e-budgeting telah berjalan, dibeberpa
daerah dan provinsi, seperti halnya di Dki Jakarta, proses integrasi masih akan
terus dikembangkan. Harapannya kabupaten Mesuji bisa menerapkan e-planing dan e-butgeting.
daerah dan provinsi, seperti halnya di Dki Jakarta, proses integrasi masih akan
terus dikembangkan. Harapannya kabupaten Mesuji bisa menerapkan e-planing dan e-butgeting.
Menurutnya, dengan adanya kunjungan tersebut mendapat ilmu serta pengalaman
berharga, tentang bagaimana Pemerintah Daerah sudah selayaknya meninggalkan
hal-hal konvensional apalagi terkait dengan proses perencanaan dan
penganggaran.
berharga, tentang bagaimana Pemerintah Daerah sudah selayaknya meninggalkan
hal-hal konvensional apalagi terkait dengan proses perencanaan dan
penganggaran.
“Sistem e-planing dan e-budgeting memberi kemudahan sebab kalau masih
diketik secara manual bisa membutuhkan waktu sebulan dua bulan dengan integrasi
ini ada kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan oleh para pelaksana perencana
fisik maupun keuangan,” imbuhnya.
diketik secara manual bisa membutuhkan waktu sebulan dua bulan dengan integrasi
ini ada kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan oleh para pelaksana perencana
fisik maupun keuangan,” imbuhnya.
Penerapan e-pleaning dan e-budgeting bertujuan, agar tercapainya proses perencanaan dan
penganggaran yang tak hanya efektif, efisien, tetapi juga akuntabel. “Saya
sangat berharap Mesuji bisa mulai
menerapkan ini sebab integrasi penganggaran dan perencanaan ini bisa berjalan
lebih baik sebab KPK sudah mulai melihat Pemerintah Daerah dari proses
perencanaannya dengan begitu kita punya kewajiban membuat perencanaan yang
transparan dan akuntabel,”tutupnya.
penganggaran yang tak hanya efektif, efisien, tetapi juga akuntabel. “Saya
sangat berharap Mesuji bisa mulai
menerapkan ini sebab integrasi penganggaran dan perencanaan ini bisa berjalan
lebih baik sebab KPK sudah mulai melihat Pemerintah Daerah dari proses
perencanaannya dengan begitu kita punya kewajiban membuat perencanaan yang
transparan dan akuntabel,”tutupnya.
Terpisah, Ketua Komisi I, Suyadi
pada kesempatan Kunker ke Komisi 1 DPRD DKI Jakarta bersama 11 anggota lainnya
tersebut mengungkapkan, bahwa kedua komisi yang sama-sama membidangi hukum dan
pemerintahan itu saling berbagi pendapat dan kiat-kiat dalam pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dibidangnya.
pada kesempatan Kunker ke Komisi 1 DPRD DKI Jakarta bersama 11 anggota lainnya
tersebut mengungkapkan, bahwa kedua komisi yang sama-sama membidangi hukum dan
pemerintahan itu saling berbagi pendapat dan kiat-kiat dalam pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dibidangnya.
“Banyak hal yang kami bicarakan dalam pertemuan itu. Kami banyak juga
bertanya soal pelaksanaan Tupoksi Komisi I, dan juga mengenai Perda inisiatif
yang nantinya diusulkan DPRD Kabupaten
Mesuji yang sangat melekat dengan bidang hukum dan
pemerintahan,”jelas Suyadi.
bertanya soal pelaksanaan Tupoksi Komisi I, dan juga mengenai Perda inisiatif
yang nantinya diusulkan DPRD Kabupaten
Mesuji yang sangat melekat dengan bidang hukum dan
pemerintahan,”jelas Suyadi.
Parsuki, anggota Komisi I mengatakan, setidaknya ada beberapa hal penting juga
dibahas bersama tentang mekanisme perijinan dan pengelolaan aset daerah. Saling
bertukar pengetahuan terkait perijinan dan aset daerah. Karena hal itu sangat
penting dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, supaya kedepan memahami
mekanisme dan tupoksinya masing-masing.
dibahas bersama tentang mekanisme perijinan dan pengelolaan aset daerah. Saling
bertukar pengetahuan terkait perijinan dan aset daerah. Karena hal itu sangat
penting dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, supaya kedepan memahami
mekanisme dan tupoksinya masing-masing.
“Tadi juga kami berbagi formula, bagaimana membangun kemitraan yang baik
antara Komisi I dan mitra kerjanya. Agar nantinya, ketika sekembalinya dari
Kunker ini, kami bisa praktekkan dikabupaten mesuji,”tutupnya.
antara Komisi I dan mitra kerjanya. Agar nantinya, ketika sekembalinya dari
Kunker ini, kami bisa praktekkan dikabupaten mesuji,”tutupnya.
Sementara itu, Komisi III dalam kunjungannya ke DPRD Provinsi DKI Jakarta
membahas tata cara serta mekanisme pelaksanaan Swakelola. Seperti disampaikan
Ketua Komisi III Idrus Topik, bahwa pihaknya berkonsultasi serta sharing
terkait mekanisme pelaksanaan swakelola.
membahas tata cara serta mekanisme pelaksanaan Swakelola. Seperti disampaikan
Ketua Komisi III Idrus Topik, bahwa pihaknya berkonsultasi serta sharing
terkait mekanisme pelaksanaan swakelola.
“Kita sharing terkait mekanisme pelaksanaan Swakelola, tujuannya
agar tidak salah dalam pengambilan kebijakan. Terutama kita sesuai tupoksi
terkait aturannya dan pengawasan pada saat eksekusinya
dilapangan,”Jelasnya. (ADV)
agar tidak salah dalam pengambilan kebijakan. Terutama kita sesuai tupoksi
terkait aturannya dan pengawasan pada saat eksekusinya
dilapangan,”Jelasnya. (ADV)
