 |
| Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Syahrizal |
gentamerah.com
Lampung Utara- Hasil survei
pendataan sosial ekonomi penduduk Lampura pada tahun 2017 yang dilakukan Badan
Pusat Statistik (BPS), angka atau tingkat kemiskinan kabupaten tersebut menurun,
dibanding tahun sebelumnya.
Lampung Utara- Hasil survei
pendataan sosial ekonomi penduduk Lampura pada tahun 2017 yang dilakukan Badan
Pusat Statistik (BPS), angka atau tingkat kemiskinan kabupaten tersebut menurun,
dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Syahrizal
mengungkapkan, hasil pendataan ulang (survei) sosial ekonomi penduduk Lampura
di tahun 2017, ini yang dilakukan BPS bersama
Bappeda dan unsur pemerintahan kecamatan hingga desa menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan.
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Syahrizal
mengungkapkan, hasil pendataan ulang (survei) sosial ekonomi penduduk Lampura
di tahun 2017, ini yang dilakukan BPS bersama
Bappeda dan unsur pemerintahan kecamatan hingga desa menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan.
Survai tersebut dilakukan
sekitar tiga pekan dan berakhir pada
tanggal 21 Maret. “Hasil pendampingan pendataan BPS, ternyata masyarakat
yang berada dibawah garis kemiskinan menurun drastis. Dari data real dilapangan,
masyarakat banyak yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal terkait
pangan, sandang dan papan, ” ungkap dia, di ruang kerjanya Rabu (22/0/2017).
sekitar tiga pekan dan berakhir pada
tanggal 21 Maret. “Hasil pendampingan pendataan BPS, ternyata masyarakat
yang berada dibawah garis kemiskinan menurun drastis. Dari data real dilapangan,
masyarakat banyak yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal terkait
pangan, sandang dan papan, ” ungkap dia, di ruang kerjanya Rabu (22/0/2017).
Menurut dia, Indonesia
memiliki standar nasional, terkait
katagori penghasilan masyarakat
yang berada dibawah garis kemiskinan yakni 25 $ perbulan atau Rp. 350 ribu per
bulan. “Program unggulan pro rakyat yang digulirkan Bupati Agung Ilmu
Mangkunegara, seperti sekolah gratis, pengobatan gratis ternyata juga berdampak
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena beban pengeluaran masyarakat
otomatis menurun,” ujarnya.
memiliki standar nasional, terkait
katagori penghasilan masyarakat
yang berada dibawah garis kemiskinan yakni 25 $ perbulan atau Rp. 350 ribu per
bulan. “Program unggulan pro rakyat yang digulirkan Bupati Agung Ilmu
Mangkunegara, seperti sekolah gratis, pengobatan gratis ternyata juga berdampak
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena beban pengeluaran masyarakat
otomatis menurun,” ujarnya.
Menurut Syahrizal, hasil
pendataan sosial ekonomi itu, rencananya akan dirilis BPS pada awal 2018 yang
akan datang, sebagai update data untuk dijadikan rujukan. “Bupati
senantiasa menekankan adanya koordinasi yang baik dan intens antara satuan kerja dengan instansi vertikal. (BPN,
BPS dan PLN).Agar program pembangunan bisa berjalan lancar,” kata nya.
pendataan sosial ekonomi itu, rencananya akan dirilis BPS pada awal 2018 yang
akan datang, sebagai update data untuk dijadikan rujukan. “Bupati
senantiasa menekankan adanya koordinasi yang baik dan intens antara satuan kerja dengan instansi vertikal. (BPN,
BPS dan PLN).Agar program pembangunan bisa berjalan lancar,” kata nya.
Penulis : Andrian Volta
Editor : Seno
Editor : Seno
