 |
| Para pegawai dan Kepala OPD Pemkab Lamteng, mengitu Bimbingan teknis (Bintek), yang berlangsung di aula rapat utama Setkab Lamteng, Selasa (20/3/2018). |
gentamerah.com|Lampung Tengah – Akuntabilitas pegawai merupakan perwujudan dari kewajiban, untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Hal itu diungkapkan Plt. Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Loekman Djoyosoemarto, saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bintek), tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang berlangsung di aula rapat utama Setkab Lamteng, Selasa (20/3/2018).
“Seluruh pegawainya dapat bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), untuk mencapai sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance),” harapan Loekman.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu sehari kemarin, diikuti sekitar 122 pegawai dari 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemkab Lamteng.
Loekman menegaskan, sistem SAKIP dan LAKIP lahir sebagai upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah, dalam proses penyelenggaran negara yang baik.
Menurutnya, akuntabilitas yang telah berjalan pada instansi pemerintahan selama ini, hanya dengan melihat terserapnya anggaran, yang tersedia dan penggunaannya atau Output.
“Padahal, realisai anggaran yang telah dikeluarkan, harus di pertanggung jawabkan secara riil (nyata) dari setiap program kerja,” ujarnya.
Hadir dalam acara itu, pemateri dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Endang Purwaningsih.
Penulis : Gunawan
Editor : Seno
Editor : Seno
