 |
| rapat koordinasi (Rakor) GDS, di ruang rapat kantor DPMPD Kecamatan Mesuji, Rabu(28/03/2018). |
gentamerah.com|Mesuji –Gerbang Desa Saburai (GDS) merupakan program membangun desa, maka jangan sampai ada potongan, jika ada pemotongan maka harus dapat dipertanggungawabkan oleh masing-masing pelaku.
Hal tersebut diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Mesuji, Sunardi. SE., saat membuka rapat koordinasi (Rakor) GDS, di ruang rapat kantor DPMPD Kecamatan Mesuji, Rabu(28/03/2018).
Rakor tersebut diikuti 70 peserta, 32 Kepala desa, 32 tenaga Fasilitator desa dan 7 Camat se-Kabupaten Mesuji.
Menurutnya, sebanyak 32 desa yang mendapatkan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, dimasa kepemimpinan Gubernur Ridho Ficardo dan Wakil gubernur Bachtiar Basri, untuk selalu berkoordinasi dengan jajarannya di DPMPD.
Sunardi mengatakan, bahwa program Gerbang Desa harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk percepatan pembangunan desa.
“Pemerintah desa, tenaga fasilitator harus sering koordinasi dengan pihak kecamatan dan kita. Terutama pada saat membuat rencana anggaran biaya (Rab) dan desain pembangunan yang akan dijalankan pada program tersebut harus diseuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Jadi dana itu benar-benar bisa bermanfaat untuk membangun desanya jangan sampai ada potongan, kalau sampai ada potongan maka harus dapat dipertanggungawabkan,” tegas Sunardi.
Masih dikatakan Sunardi, kendati program tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi, namun anggaran tersebut langsung dikirim kerekening desa masing-masing. Untuk itu, para Kepala Desa yang mendapat program ini wajib membayar pajaknya ketika uangnya sudah masuk direkening.
“Ya, kami hanya bersifat koordinasi, tidak berkaitan dengan pengawasan realisasi program gerbang desa ini. Yang jelas kita sudah tekankan kepada seluruh Kepala Desa agar tertib administrasi dan taat pajak, “tandas Sunardi.
Penulis : Nara
Editor : Seno
Editor : Seno
