gentamerah.com|Lampung Tengah – Agar tidak terjadi kekisruhan antara pemerintah daerah dengan perusahaan jasa konstruksi, maka pelaksanaan lelang proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 Lampung Tengah (Lamteng), harus dilakukan secara terbuka dan transparan.
Permintaan itu diharapkan Ketua Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaRa JP) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Yunisa Putra, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. “Terjadinya kekisruhan antara pemerintah daerah dengan perusahaan jasa konstruksi itu karena disebabkan oleh lelang tidak transparan. Maka semua harus ada perubahan,” kata dia, Saat ditemui di Sekretariat BaRa JP Lamteng, di Jln. Lintas Sumatera, Selasa (8/5/2018).
Mulai saat,kata Yunisa lagi, Pemkab Lamteng harus melakukan perubahan disemua bidang, mulai dari kinerja pegawai, pelayan kepada masyarakat dan termasuk juga dengan pelaksanaan lelang proyek, yang tentunya dilaksanakan sesuai dengan aturan.
“Pemerintah daerah harus berani melakukan perubahan, jangan lagi ada kegiatan atau kinerja pejabat dan pegawai, yang merugikan masyarakat,” harapnya.
Menurutnya, bila lelang proyek dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan mengedepankan aturan, diharapkan pihak rekanan pemenang lelang, dapat melaksanakan pengerjaan proyek dengan tanggung jawab penuh.
“Pihak rekanan nggak akan berani main-main dalam melaksanakan pembangunan, kalau lelangnya dilaksanakan dengan terbuka dan transparan,” jelasnya.
Penulis : Gunawan
Editor : Yana
Editor : Yana
