gentamerah.com // Lampung Utara- Selain tidak mendapatkan “Restu” Plt Bupati
Lampung Utara, Bimtek para Kade dan Sekdes di kabupaten setempat ke Bali,
ternyata Badan Pemberdayaan Masayarakat Desa (BPMD) Lampura tidak mendaptkan
penjelasan rinci tujuan bimtek para kades dan sekdes yang belakangan diketahui
membawa serta kelaurganya dan menelan dana Milyaran rupiah.
Lampung Utara, Bimtek para Kade dan Sekdes di kabupaten setempat ke Bali,
ternyata Badan Pemberdayaan Masayarakat Desa (BPMD) Lampura tidak mendaptkan
penjelasan rinci tujuan bimtek para kades dan sekdes yang belakangan diketahui
membawa serta kelaurganya dan menelan dana Milyaran rupiah.
Kabid Pemberintahan Desa BPMD Lampung Utara, Habibi mengatakan, bahwa
BPMD tidak bersedia melakukan
pendampingan dalam pelaksanaan bimtek tersebut, dengan alasan idak diizinkan
oleh Plt.Bupati.
BPMD tidak bersedia melakukan
pendampingan dalam pelaksanaan bimtek tersebut, dengan alasan idak diizinkan
oleh Plt.Bupati.
“Benar, Apdesi pernah melayangkan surat, guna meminta pendampingan
Bimtek mereka ke Bali. Tetapi kita tidak
diberikan izin oleh pak Plt Bupati. Makanya kami tidak ada yang mendampingi,”
ujarnya.
Bimtek mereka ke Bali. Tetapi kita tidak
diberikan izin oleh pak Plt Bupati. Makanya kami tidak ada yang mendampingi,”
ujarnya.
Menurut Habibie, dalam surat
Apdesi meminta BPMD untuk dapat mendampingi pelaksanaan bimtek ke Bali, dengan
tujuan Desa Kuteh, Kecamatan Kuta Bali. Bahkan BPMD sama sekali tidak
mengetahui, apa maksud dan tujuan para Kades tersebut menyambangi lokasi yang
dimaksud.
Apdesi meminta BPMD untuk dapat mendampingi pelaksanaan bimtek ke Bali, dengan
tujuan Desa Kuteh, Kecamatan Kuta Bali. Bahkan BPMD sama sekali tidak
mengetahui, apa maksud dan tujuan para Kades tersebut menyambangi lokasi yang
dimaksud.
“Terus terang kita juga
kurang paham, apa maksud dan tujuan mereka kesana, sebab mereka hanya
melayangkan surat guna meminta pendampingan saja, tanpa memberitahukan apa
maksud dan tujuannya,” ungkap Habibie.
kurang paham, apa maksud dan tujuan mereka kesana, sebab mereka hanya
melayangkan surat guna meminta pendampingan saja, tanpa memberitahukan apa
maksud dan tujuannya,” ungkap Habibie.
Ditempat terpisah, Sekretaris Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK)
Lampung Utara, Rasyid menyayangkan pelaksanaan bimtek tersebut, yang diduga
hanya sebagai ajang Wisata.
Lampung Utara, Rasyid menyayangkan pelaksanaan bimtek tersebut, yang diduga
hanya sebagai ajang Wisata.
Bahkan adanya dugaan Pelesiran bagi para Kades itu benar adanya, terbukti
dengan adanya beberapa Kades yang membawa Keluarga mereka dalam pelaksanaan
bimtek tersebut. Dengan anggaran sebesar Rp2,7 Milliar itu, seharusya dapat
digunakan untuk Pembangunan di masing-masing desa mereka.
dengan adanya beberapa Kades yang membawa Keluarga mereka dalam pelaksanaan
bimtek tersebut. Dengan anggaran sebesar Rp2,7 Milliar itu, seharusya dapat
digunakan untuk Pembangunan di masing-masing desa mereka.
“Dugaan Pelesiran yang selama ini dikatakan itu ternyata benar. GMPK
meminta kepada pihak BPK dan penegak hukum untuk memonitoring kegiatan-kegiatan
para Kades Lampura. Karena anggaran yang mereka gunakan itu dari Pemerintah,
yang fungsinya untuk pemberdayaan dan pembangunan yang ada di desa,”
terang Rasyid.
meminta kepada pihak BPK dan penegak hukum untuk memonitoring kegiatan-kegiatan
para Kades Lampura. Karena anggaran yang mereka gunakan itu dari Pemerintah,
yang fungsinya untuk pemberdayaan dan pembangunan yang ada di desa,”
terang Rasyid.
