Laporan : Gian Paqih
Gentamerah.com || Lampung Utara – Pasca aksi demo sejumlah
jurnalis yang bertugas di wilayah Lampung Utara, untuk menuntut hak perusahaan
media mereka, hingga saat ini pejabat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Lampura belum memberikan hak jawab ataupun konferensi pers, terkait polemik
habisnya anggaran langganan ataupun Advertorial (ADV) dari anggaran APBD murni
tahun 2022, sebesar Rp2,1 Milyar baik.
Para jurnalis kecewa
atas ketidak transparan anggaran yang memang diperuntukan bagi perusahaan media
tersebut, dan ada dugaan pengelolaan anggaran dan manajemen administrasi di
sekretariat tersebut amburadul.
Baca Juga :
Terkait Dugaan Kebocoran Anggaran di DPRD Lampura, IniKataPraktisi Hukum
Dugaan Kebocoran Anggaran Rp2,1 M, Sejumlah PejabatSekretariat DPRD Lampura Diperiksa Polres
“Kami sangat kecewa, pasca demo, tidak ada satupun
pemangku jabatan di DPRD yang mampu menjawab aspirasi kami. Kami hanya minta hak
kami (ADV dan langganan media) dibayarkan, dan keterbukaan mengenai anggaran Rp2,1
milyar yang katanya telah habis tanpa diketahui keperuntukannya, ” kata Hasan
, salah satu Jurnalis, Minggu (16/10/2022).
Para jurnalis juga memberikan apresiasi untuk penegak hukum
di Lampung Utara, khususnya Polres setempat karena Sudha cepat tanggap, dan melakukan
pemeriksaan terhadap pejabat di DPRD Lampura terkait anggaran media. Dengan harapan,
pemeriksaan tersebut akan transparan dan profesioanal, karena tidak menutup
kemungkinan, pengeloaan anggaran pos lain juga bermasalah.
“Kami serahkan sepenuhnya dengan aparat penegak hukum
dalam melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang di DPRD Lampura mengenai
anggaran media. Hak kami belum diberikan, namun anggaran sudah habis, itu
menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kami, kemana larinya anggaran segitu
besarnya,” terang dia ..
Harapannya, Pemkab Lampura segera melakukan evaluasi kinerja
pejabat di sekretariat DPRD. Karena dinilai telah gagal dalam mengelola semua
kegiatan.Hal itu terbukti dengan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI beberapa tahun terkahir ini, pengelolaan
keuangan di secretariat tersebut selalu ditemukan kerugian negaranya dalam
beberapa kegiatan.
“Tentunya kami berharap juga kepada Bapak Bupati dan
Bapak Wakil Bupati Lampura dapat mengevaluasi kinerja para pejabat di DPRD
jangan sampai hal itu terulang kembali. Sebab, jika tidak dilakukan evaluasi
maka akan menjadi preseden buruk kedepan,” ujar dia.
Editor : Seno
