Caption: Foto bersama Pengurus DPP, DPD, DPC dan undangan yang hadir dalam kegiatan pelantikan, Sabtu…
Hasil pencarian: Mahmud Marhaba
Dapat Kunjungan DPD PJS DKI, Ini Harapan Ketum DPP PJS Mahmud
Rombongan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalismedia Siber (DPD PJS) DKI Jakarta berkunjung ke kantor DPP PJS di Grand Palace,
Munas I, M Marhaba Terpilih Sebagai Ketum DPP PJS Secara Aklamasi
Gentamerah.com || Jakarta – Mahmud Marhaba terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus…
Usai Munaslubsus, DPP PJS Tetapkan Abdul Rasyid Sbagai Sekjen Baru
Setelah resmi berganti nama menjadi Pro Jurnaslismedia Siber (PJS) melalui mekanisme Munaslubsus pada Kamis pagi, 21 September 2023, DPP PJS, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Mahmud Marhaba, segera melaksanakan rapat pleno untuk mengisi jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PJS yang kosong.
PJS Gelar Rakorsus, Siapkan Strategi Menuju Dewan Pers
Dalam rangka mematangkan persiapan rencana pendaftaran Pro Jurnalismedia Siber (PJS) ke Dewan Pers yang direncanakan pada November mendatang,
Pilkada dan Calon Tunggal, Kotak Kosong Bukan Pilihan Kosong
MK mengeluarkan putusan penting yang mengubah persyaratan pengusungan pasangan cakada oleh parpol menurunkan ambang batas dari 20% kursi
Catatan Jelang HUT Kemerdekaan RI
Tanggal 17 Agustus, kita bangsa Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Sebagai anak bangsa, kita merayakan kemerdekaan
Terkait Revisi RUU Penyiaran, Prof Widodo Muktiyo: Bukan Dari Menteri Kominfo
Prof. DR. Widodo Muktiyo, staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan bahwa produk revisi rancangan undang-undang (RUU) Penyiaran
RUU Penyiaran Larangan Investigasi Sebuah Pesanan Elit, Ketum PJS : Harus Kita Tolak
Rancangan Undang-undang penyiaran yang melarang investigasi bagi wartawan merupakan adanya ketakutan pejabat tinggi
PJS Tolak RUU Penyiaran Baru, Potensi Mengintai Kemerdekaan Pers
Dunia pers Indonesia kembali dilanda kecemasan dengan munculnya Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran RI yang baru. Pasal 50B ayat (2) huruf C dalam draf RUU