Hibah Pilkada Rp40 Miliar, Publik Menanti Kepastian

Oleh: Gian Paqih

Ada satu hal yang tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut dalam penanganan dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara, yakni ketidakjelasan informasi mengenai perkembangan penanganan perkaranya.

Dana hibah sekitar Rp40 miliar bukanlah anggaran dalam jumlah kecil. Uang tersebut bersumber dari keuangan daerah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, setiap rupiah penggunaannya semestinya dapat dijelaskan secara terbuka, sesuai peruntukan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Persoalannya bukan semata-mata tentang besar kecilnya anggaran, melainkan bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan.

Dalam informasi mengenai sisa dana hibah yang beredar, terdapat angka sekitar Rp12 miliar dengan sejumlah rincian. Di antaranya, sekitar Rp4,7 miliar disebut digunakan untuk pembayaran honorarium badan ad hoc, sekitar Rp4,9 miliar dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sedangkan sekitar Rp2,3 miliar menjadi bagian yang dipersoalkan.

Dari angka Rp2,3 miliar tersebut, sekitar Rp927 juta disebut berkaitan dengan belanja pemeliharaan dan pengadaan.

Tentu, angka-angka tersebut harus diuji melalui dokumen pertanggungjawaban, pemeriksaan, serta penjelasan resmi pihak-pihak terkait. Tidak tepat jika angka itu langsung dianggap sebagai kerugian negara atau dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.

Namun, bukan berarti pertanyaan publik boleh dibiarkan tanpa jawaban yang memadai.

Persoalan ini sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat dan pemberitaan media. DPRD Lampung Utara juga disebut beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat serta menyampaikan rekomendasi agar pengelolaan dana hibah tersebut diaudit.

Konsultasi dengan BPKP turut menjadi bagian dari upaya memperoleh kejelasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban sisa dana hibah sesuai ketentuan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Artinya, persoalan ini bukan muncul kemarin sore. Sejak awal, ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dan pengujian secara objektif.

Laporan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada 26 Mei 2025 menjadi salah satu pintu masuk proses penegakan hukum. Perkara tersebut kemudian dikabarkan berkembang dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Sejumlah pihak dari lingkungan KPU Lampung Utara juga telah dimintai keterangan oleh penyidik.

Namun, pertanyaan yang kini patut diajukan adalah: sejauh mana perkembangan penanganan perkara tersebut?

Apakah seluruh penggunaan dana telah ditelusuri? Apakah pertanggungjawaban setiap pos anggaran sudah diperiksa? Dan kapan masyarakat memperoleh penjelasan mengenai hasil proses hukum yang sedang berjalan?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk intervensi terhadap aparat penegak hukum. Justru, hal tersebut merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan uang negara sekaligus pelaksanaan penegakan hukum.

Penanganan perkara yang menyangkut anggaran publik tidak cukup hanya ditandai dengan pemanggilan saksi atau pemeriksaan sejumlah pihak. Masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai arah dan perkembangan penanganannya.

Jika ditemukan unsur pidana dan alat bukti yang cukup, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, hal itu juga perlu dijelaskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menjelang penghujung 2026, satu pertanyaan lain mulai mengemuka di tengah masyarakat: apakah penyidikan dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada sekitar Rp40 miliar ini akan menghasilkan penetapan tersangka sebelum tahun berganti?

Pertanyaan tersebut tentu bukan tuntutan agar Kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya demi memenuhi harapan publik. Penetapan tersangka harus didasarkan pada hasil penyidikan, kecukupan alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, masyarakat juga patut mengetahui apakah penyidikan telah menemukan titik terang, apakah masih terdapat kekurangan alat bukti, atau apakah penyidik masih membutuhkan pendalaman terhadap sejumlah pihak dan dokumen pertanggungjawaban anggaran.

Jangan sampai pergantian tahun kembali berlalu, sementara perkara yang telah menjadi perhatian masyarakat sejak 2025 masih menyisakan pertanyaan mendasar tanpa penjelasan perkembangan yang memadai.

Jika proses penyidikan memang membutuhkan waktu, Kejaksaan perlu menyampaikan alasan dan perkembangan yang dapat diinformasikan kepada publik. Sebab, transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Publik tidak meminta vonis, tetapi kepastian hukum. Jangan sampai perkara yang menyangkut dana publik justru menggantung dalam ketidakjelasan. Sebab, ketidakjelasan yang terlalu lama dapat melahirkan berbagai spekulasi, sementara pihak-pihak yang terkait juga berhak memperoleh kepastian hukum.

Di sinilah pentingnya keterbukaan Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat. Jika diperlukan, pengawasan dari Kejaksaan Tinggi Lampung juga patut menjadi perhatian agar proses penanganannya berjalan profesional, objektif, dan tidak berlarut-larut.

Kritik ini tentu tidak dimaksudkan untuk mendahului hasil penyidikan ataupun menyudutkan pihak tertentu. Setiap orang tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Namun, asas tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang pertanyaan publik.

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta aparat menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar hukum. Masyarakat hanya ingin mengetahui apakah pengelolaan dana hibah sekitar Rp40 miliar itu telah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan bagaimana hasil penegakan hukumnya.

Sebab, uang tersebut bukan milik pribadi pejabat, bukan pula milik lembaga penyelenggara pemilu. Itu adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan.

Kini, menjelang akhir 2026, pertanyaan publik semakin jelas: apakah perkara ini akan menemukan titik terang, atau kembali melewati pergantian tahun tanpa kepastian yang dapat dijelaskan kepada masyarakat?

Hukum tidak boleh dijalankan berdasarkan tekanan opini. Namun, penegakan hukum juga tidak boleh kehilangan arah dan transparansi. Publik berhak bertanya, aparat berkewajiban bekerja secara profesional, dan setiap dugaan harus memperoleh jawaban berdasarkan fakta serta alat bukti.

Rp40 miliar bukan angka kecil. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, dan kepastian hukum tidak boleh dibiarkan menjadi penantian tanpa ujung.