Trinusa Lampura Desak Pengusutan Penyadapan Presiden

Trinusa Lampura Desak Pengusutan Penyadapan Presiden

LAMPUNG UTARA – Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (DPC LSM Trinusa) Kabupaten Lampung Utara mendesak agar kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diusut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Desakan tersebut disampaikan Ketua DPC LSM Trinusa Lampung Utara, Imausah, seusai melakukan audiensi dengan Kapolres Lampung Utara beserta jajaran di Mapolres setempat, Rabu (18/11/2026).

Imausah menilai, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius, terlebih apabila melibatkan oknum aparat yang diduga menyalahgunakan kewenangan.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan keamanan kepala negara, kewibawaan pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Jika benar ada oknum dan kelompok tertentu yang melakukan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, maka ini merupakan persoalan luar biasa serius. Saya menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar. Bagaimana mungkin ada aparat yang seharusnya menjaga negara justru diduga melakukan tindakan yang mengancam keamanan dan kewibawaan kepala negara,” tegas Imausah.

Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat menjadi ancaman serius apabila kekuasaan yang diberikan negara justru digunakan untuk kepentingan di luar ketentuan hukum.

Imausah bahkan melontarkan kritik keras terhadap dugaan tindakan tersebut. Ia menilai penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang dipercaya menjaga keamanan negara dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk kritik dan keprihatinan terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara objektif dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum karena jabatan maupun pangkat.

Sebagai bentuk sikap organisasi, DPC LSM Trinusa Lampung Utara menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, mendukung Kapolri untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, baik pelaksana maupun pihak yang memberikan perintah.

Kedua, meminta Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, objektif, serta menyeluruh tanpa intervensi maupun upaya melindungi pihak tertentu.

Ketiga, mendukung aparat penegak hukum mengungkap dan menindak tegas seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab, tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi di lingkungan kepolisian.

Keempat, meminta Polri memastikan perlindungan terhadap keamanan komunikasi dan informasi strategis Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan serta kedaulatan negara.

Kelima, mendorong penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, termasuk makar, pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum.

Imausah menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan tersebut hanya berakhir sebagai polemik politik maupun perdebatan di ruang publik. Ia meminta dugaan yang berkembang dijawab melalui proses penegakan hukum yang kredibel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, Polri merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian harus ditangani secara serius demi menjaga kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat.

“Jangan sampai institusi negara dijadikan alat untuk kepentingan kelompok atau kepentingan politik tertentu. Negara ini berdiri di atas konstitusi dan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada yang kebal hukum di republik ini,” tegasnya.

DPC LSM Trinusa Lampung Utara menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Pernyataan sikap yang telah disampaikan kepada Kapolres Lampung Utara itu rencananya juga akan diteruskan kepada pimpinan Polri agar mendapat perhatian di tingkat pusat.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab anak bangsa,” pungkasnya.

 

Exit mobile version