Mesuji – Untuk mengetahui tata cara penanganan jika terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah, para kepala sekolah di Mesuji meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Mesuji memberikan pelatihan kepada Tim pencegahan dan penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah.
Hal itu terungkap saat Refleksi akhir tahun 2023 Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA-SMK) Kabupaten Mesuji bersama Kejaksaan Negeri (Kejari), di Aula rapat kantor Kejaksaan setempat, Kamis (28/12/2023).
“Hingga saat ini sejak tim TPPK disekolah di bentuk kami belum mendapatkan pelatihan dari pihak manapun untuk penanganan kekerasan dan pelecehan seksual jika terjadi di lingkungan sekolah, untuk itu kami berharap pihak kejaksaan dapat memberikan kami pelatihan,” kata Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Simpang Pematang, Yunita Sari.
Menyikapi permintaan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji, Azy Tyawardhana,SH.MH mengatakan, kejaksaan negeri akan memberikan pelatihan.
Tetapi untuk penanganan masalah tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti Kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Unit PPA), Pemerintah Daerah melalui Dinas PPA dan Lembaga sosial dan masyarakat yang konsen terhadap masalah tersebut.
“Pada dasarnya Kejari Mesuji siap, walau hingga saat ini kami belum memiliki Jaksa yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Selain itu untuk materi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak juga harus melibatkan berbagai pihak, baik Polri, pemkab dan LSM atau Ormas yang konsen terhadap masalah tersebut sebagai pemateri,”terang Azy.
Ketua Forum MKKS SMA, Sudomo mengatakan, Refleksi akhir tahun bertujuan sebagai sarana melakukan evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang sudah dilalui.
“Yang kami apresisasi adalah program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), kami berharap program ini dapat ditindaklanjuti dengan program yang lebuh kongrit,” ujarnya.
